Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diakui merupakan
penopang utama perekonomian Indonesia. Tidak dilihat dari besarnya nilai
aset yang berputar, tapi dilihat dari besarnya jumlah pelaku UMKM.
Banyaknya pelaku UMKM yang mencapai 99% dari total 52,769 juta pelaku
usaha di Indonesia inilah yang berhasil mengeluarkan bangsa ini dari
krisis ekonomi yang terus mendera sejak 1998.
Roda perekonomian terus berputar karena UMKM hanya membutuhkan aset paling besar hanya Rp 10 miliar. Bahkan usaha mikro aset maksimalnya cukup Rp 50 juta hingga usahanya bisa terus bergerak walaupun tertimpa krisis.
Hal inilah yang akan terus dipertahankan oleh pemerintah. Melalui berbagai program, pemerintah terus mendorong lahirnya para wirausahawan baru yang diharapkan mampu menggerakkan sektor informal seperti UMKM. Saat ini, masyarakat lebih memilih untuk bekerja di sektor formal, sehingga pertumbuhan wirausahan di Indonesia masih sangat minim.
Pertumbuhan wirausaha di Indonesia ternyata masih di bawah 1%, jauh dibandignkan Singapura yang mencapai 7%. Untuk memacu tumbuhnya kewirausahaan ini dinilai perlu ada komitmen dan deklarasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai gerakan nasional.
Hanya kemampuan wirausaha yang bisa mempercepat bangsa ini menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. “Dengan mengubah sistem pendidikan yang bersifat hafalan ke pendidikan kreatif ditambah kewirausahaan, dalam satu generasi ke depan Indonesia akan punya banyak orang muda yang mampu menciptakan peluang kerja,” kata Ciputra, pendiri Univeristas Ciputra Entrepreneurship Center di Jakarta.
Ciputra mengatakan tumbuhnya budaya wirausaha di negara ini jangan dimaknai hanya untuk kepentingan dunia usaha. Masyarakat yang memiliki budaya dan karakter wirausaha yakni pencipta peluang, inovatif, dan pengambil resiko, itu juga dibutuhkan kalangan birokrasi, akademik, dan sosial.
“Budaya wirausaha dalam suatu negara bisa kuat karena memang dilahirkan, lingkungnan, dan latihan. Di Indonesia kan tidak punya budaya wirausaha itu lewat pendidikan dan pelatihan. Gerakan budaya wirausaha ini dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat,” jelas Ciputra.
Sementara itu, Kementrian Koperasi dan UKM, pada tahun 2010, sudah melakukan berbagai terobosan untuk mendorong lahirnya wirausahawan muda. Salah satunya adalah program 1.000 Sarjana wirausaha.
Hingga akhir tahun 2010, Program 1.000 Sarjana Wirausaha Baru yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini telah mencapai 67%, dari sasaran dan sebagian diantaranya sudah difasiliasi dengan menyalurkan permodalan usaha. Neddy Rafinalldy Halim, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementrerian Koperasi dan UKM, menjelaskan meski demikian pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja, termasuk sosialisasi maupun pelatihan.
“Program 1.000 Sarjana Wirausaha Baru itu sebenarnya hanya menjadi tema besar program, sedangkan target sebenarnya adalah menciptakan wirausaha dari kalangan terdidik dalam jumlah tidak terbatas,” ujarnya kemarin. Sosialisasi dilakukan melalui dua skema, yakni terhdap para sarjana yang baru lulus, dan terhadap mahasiswa yang masih aktif. Untuk sosialisasi bagi alumnus sudah mencapai 7.200 orang sedangkan sosialisasi bagi mahasiswa mencapai 8.000 orang.
Menurut Neddy, sampai saat ini para alumni yang telah mengajukan proposal permodalan dengan sektor usaha berbeda-beda, mencapai 1.600 orang. Namun, yang telah diberikan pelatihan terhdap kewirausahaan, mencapai 647 orang atau sekitar 67%.
Meski demikian, dari jumlah 674 yang sudah menerima pelatihan, yang benar-benar telah menerima bantuan permodalan baru 70 orang. Dana yang diserap dalam program ini sekitar Rp. 1 miliar. Adapun modal yang mereka ajukan sangat bervariasi mulai dari Rp 5 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 25 juta.
Keperluan para calon wirausaha sarjana tersebut disesuaikan dengan bidang usahanya masing-masing. Sekitar 213 sarjana tengah menunggu proses pencairan permodalan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM.
“Jika mereka sudah melengkapi berbagai dokumen untuk merealisasi penyaluran permodalan, kami akan segera mencairkannya,” kata Neddy.
Terkait dengan sosialisasi yang diberikan kepada mahasiswa, tidak terkait dengan penyediaan permodalan. Sosialisasi dimaksudkan sebagai satu sarana agar pola pikir mereka bisa berubah dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
“Langkah sosialisasi perlu dilaksanakan secara dini, agar mereka para mahasiswa tetap fokus pada agenda kerja pemerintah untuk menciptakan para wirausahawan dari kalangan terdidik strata sarjana atau S1.”
(Source: “Majalah Logis”. Edisi khusus 2011).
Roda perekonomian terus berputar karena UMKM hanya membutuhkan aset paling besar hanya Rp 10 miliar. Bahkan usaha mikro aset maksimalnya cukup Rp 50 juta hingga usahanya bisa terus bergerak walaupun tertimpa krisis.
Hal inilah yang akan terus dipertahankan oleh pemerintah. Melalui berbagai program, pemerintah terus mendorong lahirnya para wirausahawan baru yang diharapkan mampu menggerakkan sektor informal seperti UMKM. Saat ini, masyarakat lebih memilih untuk bekerja di sektor formal, sehingga pertumbuhan wirausahan di Indonesia masih sangat minim.
Pertumbuhan wirausaha di Indonesia ternyata masih di bawah 1%, jauh dibandignkan Singapura yang mencapai 7%. Untuk memacu tumbuhnya kewirausahaan ini dinilai perlu ada komitmen dan deklarasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai gerakan nasional.
Hanya kemampuan wirausaha yang bisa mempercepat bangsa ini menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. “Dengan mengubah sistem pendidikan yang bersifat hafalan ke pendidikan kreatif ditambah kewirausahaan, dalam satu generasi ke depan Indonesia akan punya banyak orang muda yang mampu menciptakan peluang kerja,” kata Ciputra, pendiri Univeristas Ciputra Entrepreneurship Center di Jakarta.
Ciputra mengatakan tumbuhnya budaya wirausaha di negara ini jangan dimaknai hanya untuk kepentingan dunia usaha. Masyarakat yang memiliki budaya dan karakter wirausaha yakni pencipta peluang, inovatif, dan pengambil resiko, itu juga dibutuhkan kalangan birokrasi, akademik, dan sosial.
“Budaya wirausaha dalam suatu negara bisa kuat karena memang dilahirkan, lingkungnan, dan latihan. Di Indonesia kan tidak punya budaya wirausaha itu lewat pendidikan dan pelatihan. Gerakan budaya wirausaha ini dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat,” jelas Ciputra.
Sementara itu, Kementrian Koperasi dan UKM, pada tahun 2010, sudah melakukan berbagai terobosan untuk mendorong lahirnya wirausahawan muda. Salah satunya adalah program 1.000 Sarjana wirausaha.
Hingga akhir tahun 2010, Program 1.000 Sarjana Wirausaha Baru yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini telah mencapai 67%, dari sasaran dan sebagian diantaranya sudah difasiliasi dengan menyalurkan permodalan usaha. Neddy Rafinalldy Halim, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementrerian Koperasi dan UKM, menjelaskan meski demikian pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja, termasuk sosialisasi maupun pelatihan.
“Program 1.000 Sarjana Wirausaha Baru itu sebenarnya hanya menjadi tema besar program, sedangkan target sebenarnya adalah menciptakan wirausaha dari kalangan terdidik dalam jumlah tidak terbatas,” ujarnya kemarin. Sosialisasi dilakukan melalui dua skema, yakni terhdap para sarjana yang baru lulus, dan terhadap mahasiswa yang masih aktif. Untuk sosialisasi bagi alumnus sudah mencapai 7.200 orang sedangkan sosialisasi bagi mahasiswa mencapai 8.000 orang.
Menurut Neddy, sampai saat ini para alumni yang telah mengajukan proposal permodalan dengan sektor usaha berbeda-beda, mencapai 1.600 orang. Namun, yang telah diberikan pelatihan terhdap kewirausahaan, mencapai 647 orang atau sekitar 67%.
Meski demikian, dari jumlah 674 yang sudah menerima pelatihan, yang benar-benar telah menerima bantuan permodalan baru 70 orang. Dana yang diserap dalam program ini sekitar Rp. 1 miliar. Adapun modal yang mereka ajukan sangat bervariasi mulai dari Rp 5 juta, Rp 10 juta, hingga Rp 25 juta.
Keperluan para calon wirausaha sarjana tersebut disesuaikan dengan bidang usahanya masing-masing. Sekitar 213 sarjana tengah menunggu proses pencairan permodalan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM.
“Jika mereka sudah melengkapi berbagai dokumen untuk merealisasi penyaluran permodalan, kami akan segera mencairkannya,” kata Neddy.
Terkait dengan sosialisasi yang diberikan kepada mahasiswa, tidak terkait dengan penyediaan permodalan. Sosialisasi dimaksudkan sebagai satu sarana agar pola pikir mereka bisa berubah dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
“Langkah sosialisasi perlu dilaksanakan secara dini, agar mereka para mahasiswa tetap fokus pada agenda kerja pemerintah untuk menciptakan para wirausahawan dari kalangan terdidik strata sarjana atau S1.”
(Source: “Majalah Logis”. Edisi khusus 2011).
